Senin, 07 Februari 2011

Persiapan Kefarmasian Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas



VIVAnews - Kebijakan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dikhawatirkan akan mengancam pelayanan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin. Kepentingan bisnis dikhawatirkan akan membuat harga obat-obatan melambung tinggi.

Mantan Menteri Kesehatan yang juga pembina Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Siti Fadilah Supari, mengatakan Pemerintah harus tetap campur tangan dalam pelayanan kesehatan. Ini termasuk dalam menentukan harga obat-obatan, yang menurut Fadilah harus tetap ditentukan Pemerintah, walaupun ada perjanjian ACFTA.

"Kalau pelayanan dasar terhadap rakyat kan sudah ada di UUD '45. Harusnya boleh (Pemerintah tetap campur tangan)," kata Siti Fadilah dalam sebuah diskusi yang diadakan Dewan Kesehatan Rakyat di Jakarta, Selasa 2 Februari 2010.

Siti Fadilah juga mengaku heran dengan sejumlah pengaduan masyarakat ke DKR tentang hilangnya obat Generik di pasaran. Menurut Siti, Pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap ketersediaan obat Generik.

"Kami heran kenapa obat Generik lenyap di pasaran, ini meresahkan masyarakat. Pemerintah harus turun tangan dengan cara apapun agar obat Generik tersedia di pasaran," tuturnya.

Selain itu, Siti Fadilah juga mendorong berkembangnya industri obat tradisional sebagai alternatif. "Obat tradisional yang banyak itu harus ditampilkan," kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Namun Siti mengaku belum tahu sejauh mana kesiapan industri obat tradisional.
• VIVAnews

Tidak ada komentar:

Posting Komentar